Lemahnya Penegakan Pidana Bagi Perusahaan Yang Membayar Upah Buruh Lebih Rendah Dari Upah Minimun

BOGOR,LN – Hubungan antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha diatur berdasarkan perjanjian kerja yang disepkati secara bersama-sama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha, Kamis (11/05/2023).

Isi dari perjanjian kerja meliputi uraian teknis tentang hak dan kewajiban antara yang membuat perjanjian terebut, termasuk ihwal besaran upah yang akan diterima oleh Pekerja/Buruh. Kendati dalam membuat perjanjian didasarkan atas asas kebebasan berkontrak, para pembuat perjanjian harus mementaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal yang diperjanjikan. Dalam konteks perjanjian kerja, acuan utamanya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan turunannya.

Faktanya, masih banyak pengusaha yang membuat perjanjian kerja dengan Pekerja/Buruh yang secara substansial merugikan Pekerja/Buruh, salah satunya terkait besaran upah yang diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh lebih rendah dari upah minimum. Di Indonesia, Pengusaha yang membayar Pekerja/Buruh di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan Pemerintah, persentasinya sangat tinggi.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2021, setidaknya terdapat 51% (lima puluh satu persen) Pekerja/Buruh yang menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini menjadi indikator, bahwa masih banyak Pengusaha yang membangkang terhadap aturan hukum dengan cara membayar Pekerja/Buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan Pemerintah.

Aturan hukum terkait kewajiban Pengusaha membayar upah Karyawan dan/atau Buruh sesuai dengan upah minimum, tercantum dalam Pasal 90, dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Pasal 90 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89; Pasal 91 ayat (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ayat (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makna dari bunyi Pasal 90, dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, adalah, Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peraturan pengupahan yang dibuat oleh Pemerintah ini memiliki filosofi yang bersifat humanis. Kendati demikian, masih banyak Pengusaha yang mengangkangi regulasi Negara yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama dalam aspek pengupahan Pekerja/Buruh.

Realitanya, masih banyak Pengusaha yang membayar Pekerja/Buruh di bawah upah minimum, tetapi tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang a quo. Seharusnya Pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan melalui bawahannya, harus dengan tegas menindak Pengusaha nakal yang tidak mengindahkan aturan hukum dalam hal pengaturan pengupahan, dengan cara mengenakan sanksi pidana. Sebab di dalam Undang-Undang a quo, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kewenangan untuk melakukan Penyidikan.

Perbuatan Pengusaha yang membayar Pekerja/Buruh lebih rendah dari upah minimum, sejatinya adalah kejahatan, melakukan kejahatan artinya melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana khusus di bidang ketenagakerjaan. Pengusaha yang membayar Pekerja/Buruh lebih rendah dari upah minimum telah melanggar ketentuan Pasal 91 Undang- Undang a quo berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang a quo, dengan ancaman pidana penjaara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah.

Lemahnya penegakan pidana di bidang ketenagakerjaan terhadap Pengusaha oleh penegak hukum dan stake holder terkait, berimplikasi terhadap keberlangsungan kehidupan Pekerja/Buruh yang serba kekurangan. Jika hal ini dibiarkan, maka Pemerintah secara tidak langsung melegalkan praktik Pengusaha yang membayar Pekerja/Buruh di bawah upah minimum, dan juga Pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia akibat pembiaran Pengusaha yang menghisap tenaga dan waktu manusia yang tidak dibayar dengan setimpal.

Sudah saatnya Pemerintah dan instansi terkait menindak tegas para Pengusaha yang melakukan kejahatan di bidang ketenagakerjaan, terutama ihwal upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh lebih rendah dari upah minimum, sebab, kesejahteraan hidup para Pekerja/Buruh ditentukan oleh besaran upah yang mereka terima,” Opini Dibuat Oleh Elyza Safitriyani Mahasiswa Universitas Pamulang. (Adek)

 

You might also like